Anak Anak

“Fakir Miskin dan anak anak telantar dipelihara oleh Negara"


Sebagian kita pasti masih ingat berada di pasal berapa aturan tersebut dalam UUD kita yang disakralkan itu. Sama yakinnya saya bahwa (hampir) semua dari wakil rakyat dan petinggi petinggi tanah air tahu dengan pasal tersebut. Sayangnya, seperti kebanyakan aturan (atau janji atau komitmen) yang berlaku di republik tercinta, tidak lain dan tidak bukan hanyalah pemanis bibir, dongeng sebelum tidur atau sekedar aturan di atas kertas yang implementasinya lebih sering jauh panggang dari api. Tidak ada yang (mau) peduli.

Orang ini baru saja kehilangan anaknya yang “disita” oleh Jugendamt (dept. khusus yang menangani masalah anak dan remaja), bukan karena dia dan istrinya masih terlalu muda untuk menjadi orang tua (umur mereka belum 20 tahun) tapi karena mereka dianggap belum layak untuk menjadi orangtua. Sang ayah, pernah menjadi pecandu obat, pernah dipenjara karena kasus kriminial. Sang ibu pernah pula ketahuan mencicipi obat terlarang. Jugendamt mengkhawatirkan masa depan si anak yang dibesarkan oleh orangtau seperti mereka. Sampai kapan si anak akan diasuh oleh Negara? Tergantung. Biasanya si ortu diberi waktu untuk menunjukkan kelakuan baik mereka. Kalau tidak, Negara berhak mencarikan orang tua yang dianggap layak untuk si kecil.


Kasus seperti ini adalah hal yang lumrah di sini. Pernah pula muncul hal serupa di mana si anak yang masih balita diambil oleh Juegendamt karena sang suami sering menganiaya istrinya hingga suatu ketika sang istri tidak tahan dan melapor ke polisi. Belakangan juga terungkap jika sang istri -entah akibat perlakuan suami- seringkali tidak peduli lagi dan menelantarkan anaknya.

Tentu saja, Jugendamt (Negara) tidak bisa memantau tingkah laku masyarakatnya satu per satu dan yang “tertangkap” hanyalah yang muncul ke permukaan. Tapi sisi positifnya menurut saya adalah Negara sadar betapa pentingnya menyelamatkan hidup anak anak. Bukan saja yang terlantar atau miskin tapi semua anak anak yang dirasa masa depannya “terancam”.

Mereka bukan saja harapan orang tua tapi harapan bangsa di masa datang. Thus, hak asuh untuk mereka tidak ditentukan oleh hubungan darah, melainkan sejauh mana pemenuhan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Tidak cuma pangan, sandang dan pendidikan tapi sama pentingnya adalah kebutuhan kasih sayang, psikis dan mental. Mereka menganggap kalau semua itu terpenuhi untuk anak, setidaknya keinginan untuk berbuat negative (yg mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain) akan terlimitasi.
Bagaimana di Indonesia?

Photo diambil dari sini karya Yudho Wahyu